WARTALINTASBATAS.MY.ID, BINJAI – Polemik pembahasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN di Kota Binjai memanas. Fraksi Gerindra DPRD Binjai secara terbuka meminta Walikota Binjai Amir Hamzah agar tidak mengkambinghitamkan institusi Brimob dan Pengadilan dalam pembahasan alokasi anggaran senilai Rp133 miliar yang saat ini menuai sorotan publik.

Sorotan tersebut mencuat usai DPRD Binjai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan kegiatan dana TKD pada Selasa (2/6/2026). Dalam rincian kegiatan yang dipaparkan, terdapat item anggaran untuk kegiatan di Brimob dan Pengadilan dengan total nilai mencapai Rp1,95 miliar. Namun, belakangan disebutkan bahwa kegiatan tersebut ternyata tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Binjai.

Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur, mempertanyakan kejanggalan data yang disajikan dalam rapat tersebut. Menurutnya, sejak awal pihak legislatif telah mempertanyakan apakah item kegiatan dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil). Namun, saat itu TAPD menyebut seluruh item kegiatan tidak bisa diubah karena telah disusun sebelumnya.

“Jika kegiatan untuk Brimob dan Pengadilan tidak diakomodir, mengapa harus dicantumkan sejak awal dalam rincian anggaran? Jangan sampai institusi vertikal dijadikan kambing hitam atas persoalan yang sebenarnya berasal dari penyusunan data anggaran itu sendiri,” tegas Ronggur, Rabu (3/6/2026).

Fraksi Gerindra juga menyoroti anggaran sektor Pekerjaan Umum (PU) yang disebut mencapai Rp55,4 miliar. Menurut Ronggur, apabila anggaran kegiatan Brimob dan Pengadilan senilai Rp1,95 miliar tidak direalisasikan, maka total pagu pada sektor tersebut seharusnya mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai memunculkan tanda tanya terkait transparansi dan akurasi data yang dipaparkan kepada DPRD saat pembahasan berlangsung.

Meski mengkritisi proses pembahasan anggaran, Fraksi Gerindra menegaskan tetap mendukung bantuan pembangunan bagi lembaga vertikal seperti Brimob dan Pengadilan demi menjaga harmonisasi antarlembaga dan stabilitas keamanan Kota Binjai. Namun, mereka meminta penggunaan dana TKD Kota Binjai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait prioritas penggunaan dana transfer daerah.(WLB/ REL)