WARTALINTASBATAS.MY.ID I MEDAN – Ketidaktepatan data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, secara tegas mendesak pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul masih ditemukannya warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima. Menurutnya, persoalan data tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Desakan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia berharap kehadiran pemerintah pusat dapat membantu menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil masyarakat sehingga penyaluran bantuan di Kota Medan semakin tepat sasaran.

Zakiyuddin menilai, salah satu langkah penting untuk memperbaiki persoalan tersebut adalah melibatkan aparatur pemerintahan hingga tingkat kelurahan. Para lurah diminta tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, warga yang benar-benar membutuhkan dapat teridentifikasi secara lebih akurat, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan dari berbagai program pemerintah.

"Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data," tegas Zakiyuddin. Ia mengingatkan bahwa kesalahan pendataan dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan bantuan diprioritaskan kepada keluarga yang paling membutuhkan, bukan semata-mata berdasarkan daftar administratif yang belum diperbarui.

Zulkifli Hasan juga meminta masyarakat berperan aktif melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan agar dapat segera diperbaiki. "Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data," ujarnya. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memperkuat integrasi penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui Kementerian Sosial. Pembenahan DTSEN diharapkan menjadi langkah konkret agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan dalam penyaluran bantuan pemerintah.(WLB/ REL)